Pengumuman


Penulis: wendy
Tanggal: 2019-06-20

Pengumuman seleksi terbuka calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat di download di sini.


Penulis: wendy
Tanggal: 2019-04-24

Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 / PANSEL-JPT / 2019 dapat diunduh di sini.

Penetapan Hasil Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat diunduh di sini.


Penulis: wendy
Tanggal: 2019-02-13

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Perihal Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019. File dapat diunduh di sini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. File dapat diunduh di sini.

Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap I di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dapat diunduh di sini.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Tenaga Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian dapat diunduh di sini.

Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap I Tahun 2019 dapat di download di sini.

 


Penulis: wendy
Tanggal: 2019-02-11

Berita dan Kegiatan

Validasi Berkas dan Perlengkapan Calon Praja IPDN 2019

Rabu, 7 Agustus 2019, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan validasi berkas dan perlengkapan calon praja IPDN Tahun 2019 terhadap ke-46 calon praja asal Kalimantan Barat yang telah dinyatakan lulus psikotes.

Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan untuk tahapan seleksi pantukhir (pantauan akhir) berikutnya yang akan dilaksanakan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Adapun tahapan yang akan dilalui berikutnya adalah sebagai berikut:

  • Verifikasi faktual dokumen persyaratan pendaftaran (9 Agustus 2019)
  • Pengumuman hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan pendaftaran (13 Agustus 2019)
  • Tes kesehatan pusat (tanggal 14-25 Agustus 2019)
  • Tes kesamaptaan (tanggal 18-27 Agustus 2019)
  • Tes wawancara dan pemeriksaan penampilan (28-30 Agustus 2019)
  • Pengumuman hasil pantukhir (31 Agustus 2019)

Layanan

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS
  • Fotokopi SK PNS
  • Fotokopi SK Pangkat Terakhir
  • Fotokopi SKP
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
  • Surat Keterangan Melepas (antar Kab / Kota / Kementerian)
  • Surat Keterangan Menerima (antar Kab / Kota / Kementerian)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS
  • Fotokopi SK PNS
  • Surat Pengantar dari Instansi

Syarat Umum:

  • Surat Pengantar dari Unit Kerja
  • Data Perorangan Calon Penerima Pensiun
  • Fotokopi SK CPNS
  • Fotokopi SK PNS
  • Fotokopi Pangkat Terakhir
  • Fotokopi Surat Nikah
  • Daftar Susunan Keluarga yang Disahkan Camat
  • Fotokopi Akte Kelahiran Anak
  • Fotokopi SK Tahun Terakhir
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
  • Pasfoto ukuran 3x4 (6 lembar)
  • Fotokopi SK NIP Baru (jika ada)
  • Surat Pernyataan Tidak Sedang / Pernah Menjalani Pidana Penjara

Tambahan untuk APS:

  • Fotokopi KARPEG
  • Gaji Berkala
  • Permohonan Bermaterai 6000
  • Surat Uji Kesehatan (apabila karena sakit)

Tambahan untuk Pangkat Pengabdian / Janda Duda

  • Surat Keterangan Janda / Duda dari Camat
  • Surat Keterangan Kematian dan Lurah diketahui Camat

Tambahan untuk Pangkat Pengabdian / BUP

  • Fotokopi SK Jabatan Struktural / Fungsional
  • Surat Keterangan Kuliah Bagi Anak diatas 21 tahun

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS
  • Surat Keterangan Kesehatan
  • Surat Tanda Lulus Diklat Prajabat
  • SKP
  • Surat Pengantar dari Unit Kerja

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi Ijazah (legalisir)
  • Fotokopi Transkrip Nilai (legalisir)
  • Pasfoto 3x4 dan 4x6 (3 lembar)
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara
  • Fotokopi KTP dan KK (legalisir)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi Surat Ketetapan Pembayaran Gaji Berkala Terakhir
  • Fotokopi SK Pangkat Terakhir
  • Fotokopi SKP Terakhir

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi KARPEG (legalisir)
  • Fotokopi SKP 2 Tahun Terakhir (legalisir)
  • Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (legalisir)
  • Fotokopi SK Pangkat Terakhir (legalisir)
  • Fotokopi SK Jabatan Terakhir (KP Struktural - legalisir)
  • Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (KP Struktural - legalisir)
  • Fotokopi Sertifikat Diklat Penjejangan (KP Pilihan - legalisir)
  • Penetapan Angka Kredit (KP Pilihan - asli)
  • Fotokopi Izin Belajar (KP Penyesuaian Ijazah - legalisir)
  • Surat Keterangan Uraian Tugas (KP Penyesuaian Ijazah)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS (legalisir)
  • Fotokopi Transkrip Nilai (legalisir)
  • Fotokopi SK Izin Belajar / Tugas Belajar
  • Surat Keterangan Uraian Tugas yang Ditandatangani Eselon II
  • Penetapan Angka Kredit (fungsional)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SKP Tahun Terakhir
  • Fotokopi SK CPNS (legalisir)
  • Fotokopi Ijazah Terakhir (legalisir)
  • Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
  • Surat Rekomendasi Dari Pimpinan Unit Kerja
  • Pasfoto 3x4 warna (3 lembar)

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK CPNS
  • SK PNS/SK Pangkat Terakhir
  • Ijazah
  • SKP 2 Tahun terakhir
  • Sertifikat Diklat Prajabatan
  • Sertifikat Diklat Pengangkatan 
  • PAK (Penetapan Angka Kredit)
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • Tersedianya Formasi
  • SK Pangkat Terakhir
  • Ijazah
  • SKP 2 Tahun Terakhir
  • Sertifikat Diklat Pengangkatan
  • PAK (Penetapan Angka Kredit)
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • Tersedianya Formasi
  • SK Pangkat terakhir
  • SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SKP 2 Tahun terakhir
  • SK Mutasi Pindah
  • SPMT
  • SK Pengakhiran Tugas Belajar (Bagi PNS Tugas Belajar)
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir;
  • SK Jabatan Fungsional terakhir;
  • PAK (Penetapan Angka Kredit);
  • SKP 1 Tahun terakhir;
  • Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, apabila dipersyaratkan sesuai permenpan masing-masing jenis jabatan fungsional.
  • Sertifikat diklat, apabila dipersyaratkan sesuai permenpan masing-masing jenis jabatan fungsional.
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan fungsional terakhir
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SK Penunjukan tugas belajar (bagi PNS Tugas Belajar)
  • SK Mutasi Pindah
  • SKP 1 Tahun Terakhir
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan Fungsional terakhir
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SKP 1 Tahun Terakhir
  • SK Pembebasan Sementara dalam jangka waktu 5 Tahun tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • Rekomendasi hasil uji kompetensi
  • Surat pernyataan bersedia diangkat
  • Ijazah
  • SKP 1 tahun terakhir
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan fungsional terakhir
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SK Mutasi Pindah
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan fungsional terakhir
  • PAK terakhir
  • Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Adapun kelengkapan administrasi permintaan izin perceraian adalah sebagai berikut:

  • Surat Permintaan Izin Perceraian
  • Surat Nikah
  • SK Pangkat Terakhir
  • Kartu Keluarga
  • Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri
  • Surat Keputusan/Pernyataan/Keterangan jika alasannya:
    • Salah satu pihak berbuat zinah:
      • Keputusan Pengadilan, Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu;
    • Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan:
      • Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan;
    • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah:
      • Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
    • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus:
      • Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain:
      • hasil visum et repertum dari dokter Pemerintah;
    • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga:
      • Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
         

Kelengkapan berkas untuk Kartu Istri / Suami adalah sebagai berikut:

  • Laporan Perkawinan Pertama PNS;
  • Fotocopy salinan sah surat nikah/akta perkawinan (2 rangkap legalisir);
  • Pas foto istri/suami ukuran 3x4 cm (2 lembar hitam putih);
  • Fotocopy SK CPNS (2 rangkap legalisir);
  • Fotocopy SK PNS (2 rangkap legalisir); dan
  • Fotocopy SK Pangkat terakhir (2 rangkap legalisir).

Tentang Kami

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta informasi kepegawaian;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
  5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian;
  6. Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian pada Kabupaten/Kota;
  7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
  8. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Download Area

Judul Jenis File Tanggal Aksi
Judul Jenis File Tanggal Aksi
Surat MENPAN Tentang Pengadaan PPPK Tahap I Tahun Surat 2019-02-11 09:49:43
Data Kepegawaian Desember 2018 Data 2019-02-11 10:27:35
Flowchart Pengisian JPT Pratama SOP 2019-02-11 10:39:59
PERMENPANRB No 2 Tahun 2019 Peraturan 2019-02-24 19:20:24
Surat Seleksi Terbuka Calon JPT Madya Sekda Surat 2019-02-13 13:23:35
Pengumuman Seleksi PPPK 2019 Tahap I Pengumuman 2019-02-13 17:40:07
PERMENPANRB No 42 Tahun 2018 Peraturan 2019-02-14 16:29:40
PERGUB No 60 Tahun 2018: Kode Etik Pegawai ASN Peraturan 2019-02-18 09:36:20
PERMENPANRB No 4 Tahun 2019 Peraturan 2019-02-24 19:05:30
Pembekalan CPNS 2019: Materi I Lain-Lain 2019-03-01 16:47:19
Pembekalan CPNS 2019: Materi II Lain-Lain 2019-03-01 16:47:57
Pembekalan CPNS 2019: Materi III Lain-Lain 2019-03-01 16:55:31
Pembekalan CPNS 2019: Materi IV Lain-Lain 2019-03-01 16:56:02
Pembekalan CPNS 2019: Materi V Lain-Lain 2019-03-01 16:56:37
Pembekalan CPNS 2019: Materi VI Lain-Lain 2019-03-01 16:57:08
Pembekalan CPNS 2019: Materi VII Lain-Lain 2019-03-01 16:57:37
Pengumuman Seleksi JPT Madya Pengumuman 2019-03-25 11:21:13
Pengumuman Kelulusan P3K Tahap I 2019 Pengumuman 2019-04-05 12:09:06
Pengumuman Seleksi JPT Pratama Pengumuman 2019-04-24 10:01:44
Materi Sosialisasi Pembinaan Jafung 2019 Lain-Lain 2019-06-18 15:36:13
Materi Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Karier Jafung 2019 Lain-Lain 2019-06-18 15:47:32
REKAP DATA PEGAWAI PERIODE MEI 2019 Data 2019-06-18 15:46:06
PP No 30 Tahun 2019: Penilaian Kinerja PNS Peraturan 2019-07-17 08:27:09

Peta